Tembi Rumah Budaya - Tembi Cultural Home

Di Yogya banyak orang Papua Tinggal. Ada yang masih belajar di Yogya. Ada juga yang memang ‘menetap’ di Yogya. Karena itu, setiap kali ada diskusi menyangkut Papua. Anak-anak muda Papua yang tinggal di Yogya menyediakan diri untuk hadir. Seperti Jum’at (26/8) beberapa waktu lalu, Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Politik (elsDap) menyelenggarakan satu diskusi dengan tema “Situasi Politik Papua Paska KTT International Lawyer West Papua di London’. Diskusi diselenggatakan di gedung UC UGM dengan menghadirkan pembicara semuanya orang Papua Nicholas Simion Messet (ex. Menlu OPM), Tinus Waga (Aktivis Gerakan Papua Merdeka dan Nathalsen Basna (Lembaga Intelektual Tanah Papua).

Bagi Nicholas, orang-orang Papua tidak ada pilihan lain kecuali harus membangun Papua. Karena itu, Nicholas meminta anak-anak muda Papua jangan meninggalkan tanah kelahirannya. Karena, bagi Nicholas hanya orang Papua yang tahu apa yang perlu untuk dilakukan.

Sedang, Tinus Waga, seorang aktivis gerakan Papua Merdeka, melihat, bahwa Papua perlu terus diperjuangkan untuk merdeka. Dalam diskusi ini ia menuliskan diawal makalahnya seperti bisa kita baca berikut:

“Sejak Pemberitahuan tentang akan digelarnya Conference West Papua-The Road to Freedom (konfrensi Papua Barat-Jalan menuju Kemerdekaan), merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Papua dalam tahapan gerakan perjuangan West Papua Merdeka sejak 40 tahun yang lalu hingga kini bangsa Papua akan terus berjuang merebut kembali hak kedaulatan politik pada 1 Desember 1961. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa solidaritas internasional yang mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Papua bukan hayalan politik semata namun kemerdekaan telah dibuktikan secara konkrit dengan kerja-kerja nyata dilapangan oleh pejuang anak-anak bangsa”.

Bagi Tinus, sebuah proses sedang dimulai, walaupun proses itu dimulai dari nol, dari sebuah proses yang dihina dan diremehkan oleh banyak orang, itu tidaklah penting. Yang penting, demikian Tinus, ialah bahwa perjuangan ini telah memakan banyak korban harta benda, waktu, tenaga, dana, dan lebih-lebih nyawa orang Papua.

“Jadi, tidak akan pernah dihentikan, apalagi dihapuskan oleh individu siapapun, entah pendukung dialog, pecinta NKRI dan bentuk-bentuk lainnya” kata Tinus Waga.

Dari sisi yang lain Natalsen Basna melihat sejumlah pendekatan yang telah dilaklukan di Papua, pada dasarnya bukan sebagai solusi. Pendakatan keamanan, telah memunculkan aksi kekerasan militer yang memicu lahirnya kebijakan gelar operasi keamanan di Papua. Pendekatan keuangan, melalui keuangan otsus, yang, menurut Natalsen, rata-rata hanya satu trilyun lebih setiap tahun disalurkan ke Papua sebagai solusi, padahal uang bukan solusi, melainkan uang berpotensi menghancurkan orang Papua.

“Uang berpotensi menciptakan konflik antara masyarakat dengan kalangan birokrasi orang Papua. Kenyataannya uang otonomi khusus yang disalurkan dari pusat ke Papua bukan untuk orang Papua melainkan uang tersebut hanya tersendat dikalangan birokrasi dan kalangan pengusaha kelas atas yang statusnya dikuasai oleh saudara-saudara bukan non Papua” kata Natalsen.

Natalsen juga melihat, pemekaran wilayah sebagai suatu pendekatan, telah menjamur di Papua, dan bukan menjadi salah satu solusi, melainkan sebagai jembatan dalam mengabaikan hak-hak kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia.

“Pemekaran mendatangkan ketidaknyamanan masyarakat melalui pemicuan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pejabat lokal, sedangkan pusat lipat tangan.” Ujar Natalsen

Bagi Natalsen, pemekaran menurut masyarakat dapat menguntungkan saudara-saudara non Papua. Pemekaran terkesan dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu dan pusat sebagai salah satu solusi, padahal pemekaran bukan solusi, melainkan pemekaran telah merusak tatanan sosial masyarakat sebagai ciptaan yang mulia.

Ons Untoro